pemilu legislatif 2019
Pemilu

Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Pemilu Legislatif 2019

Tahapan pemilu legislatif 2019 meliputi pemilihan presiden dan wakilnya, dan anggota DPR serta DPD sudah resmi dimulai dengan kampanye, bahkan akan memuncak hingga hari pencoblosan. Nah, tahukah anda bahwa ada sejumlah hal yang harus anda ketahui mengenai Pemilu 2019 ini. Untuk lebih jelasnya berikut pembahasan selengkapnya.

Pertama kali Pilpres dan Pileg yang digelar serentak

Untuk pertama kalinya pemilihan presiden hingga pemilihan para anggota legislatif digelar secara serentak. Jika pada tahun 2014 yang lalu dilakukan dua pemilu, yaitu pada 9 April 2014 dilakukannya pemilihan legislatif, sedangkan pada tanggal 9 Juli 2014 pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Yang boleh dan tidak boleh

Untuk berkampanye yang berlangsung dari tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019, KPU telah menetapkan sejumlah aturan main untuk para peserta Pemilu. Apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan diantaranya adalah sebelum masa kampanye berlangsung, dilarang untuk beriklan kampanye di media massa. Dilarang untuk memasang bendera parpol serta nomor urut dari peserta pemilu selain di lokai yang sudah diatur. Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Iklan yang dilakukan pada masa kampanye hanya dilakukan selama 21 hari dan berakhir dengan masa tenang. Dilarang untuk memasang gambar pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan wakil presiden pada alat peraga (kecuali ketua umum partai), dan sebagainya.

16 partai: 12 lama, 4 baru, 2 ketua perempuan

Nah, diantara 16 partai yang akan bertarung, maka terdapat empat bartai baru, yaitu Partai Berkarya, Perindo, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai Berkarya sendiri dipimpin oleh Hoetomo Mandala Putera atau yang disebut juga dengan Tommy Soeharto, sementara Perindo dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo yang merupakan pemilik jaringan televisi kelompok MNC. Sedangkan Partai Garuda dipimpin oleh Ahmad Ridha Sabana, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipimpin oleh mantan wartawan televisi yaitu Grace Natalia. Dari 16 partai, maka hanya dua saja yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Partai baru dari PSI yang dipimpin oleh Grace Natalia sejak 2014 yang lalu, dan dari Partai PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Puteri sejak tahun 1999.

38 eks koruptor

Diantara para calon, maka ada 38 mantan terpidana kasus korupsi. Sebelumnya KPU telah menetapkan aturan jika mantan kejahatan seks, narkoba, dan terpidana kasus korupsi dilarang untuk mencalonkan diri pada pemilu legislatif 2019. Tetapi ketetapan ini banyak ditentang oleh kalangan partai, sehingga mereka mengadu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan begitu, Bawaslu pun mengabulkan gugatan dari partai-partai tersebut, tetapi KPU bersikukuh pada ketetapan semula. Sejumlah politikus yang pernah terlibat dengan korupsi menggugat ke MA, dan akhirnya mengabulkan gugatan mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *